“Konten kreator berperan penting dalam menyebarkan konten mengenai UMKM dalam bentuk branding produk maupun jasa. Selain itu, pemuda juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai penunjang digitalisasi. Pemasaran yang interaktif dan terpadu sangat memudahkan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen."
“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka mensinergikan SOTK baru dengan langkah langkah kedepan pembangunan kepemudaan, terutama terkait kemandirian harus diterjemahkan lebih teknis untuk tujuan yang akan dicapai”. Kata Faisal Abdullah dalam sambutannya.
Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemenpora dan tim IPB University terkait DDP, khususnya dengan Asdep Karakter Pemuda agar tahun ini kita dapat segera bersinergi
Kesadaran bela negara merupakan suatu kewajiban mutlak yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, sehingga pemuda menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter bela negara.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan target-target pencapaian kinerja ekonomi gagal tercapai bahkan jauh di bawah target.
Banyak hal yang harus dibahas mengenai pemberian penghargaan kepada pemuda terkait siapa yang berwenang memberikan penghargaan, apa penghargaan itu dan bagaimana tipe penghargaannya.
Faisal menyampaikan, bahwa TF dan Kemenpora memiliki visi yang sejalan dalam membangun kepemudaan. "Kerja bareng TF, optimis akan mengakselerasi pembangunan kepemudaan di Indonesia. TF itu punya filosofi yang kuat, visioner, gigih, konsisten sejak puluhan tahun terakhir ini. Outcome dan output program dijalin secara sinergis dalam konteks menjunjung local wisdom, spirit nasionalisme dan tantangan global
Kegiatan seminar ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah GIS 2, Dwi Kurniawati dan diikuti oleh kurang lebih 280 peserta yang merupakan siswa kelas 10-12 SMA GIS 2 Serpong.
”Kwarnas senantiasa mendorong upaya meningkatkan kuantitas dan Pembina Pramuka agar mampu memberikan pendidikan yang lebih terarah serta sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan begitu pesatnya”
Dede Yusuf, Waka Komisi X selaku pimpinan rombongan, menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang muncul pada forum siang ini adalah kerisauan pemuda, mau kemana setelah lulus sekolah/kuliah nanti. "Padahal kita tahu, potensi Kalimantan itu sangat besar dengan pertambangan dan perkebunannya", ujar Kang Dede, sapaan akrabnya.
Adapun rombongan Komisi X DPR RI terdiri dari 22 Anggota yang diketuai oleh Agustina Wilujeng Pramesti, 7 Anggota Kesekretariatan DPR RI diketuai Kepala Bagian Set. Komisi X DPR RI Dadang Prayitna dan turut hadir mewakili sekaligus mitra kerja DPR RI dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah.
Pada kesempatan yang sama pula telah diberikan arahan oleh Staf Khusus Bidang Kompetensi dan Manejemen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pramoda Dei Sudarmo yakni bahwa alat ukur untuk Penguatan Karakter sangatlah penting untuk selalu dijadikan jalan keluar untuk mencapai lingkungan yang aman dan nyaman di dalam segenap putra bangsa di dalam memperoleh Hak Dasar Pendidikan sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945 dapat tercapai dengan baik.
Kita telah menjalin kerjasama dengan BPPSDMP Kementan tentang Kemandirian Ekonomi Bagi Pemuda pada Bidang Pertanian di awal tahun 2022. Perlu kita tindaklanjuti karena hal ini potensial untuk disandingkan dengan ribuan pemuda penggerak yang dibina atau bersinergi dengan Kemenpora selama ini
"Koordinasi Kementerian/Lembaga sangat diperlukan sehingga kedepan kita harus melibatkan Bappenas terkait perencanaan program kerja Pramuka yang efektif. Dengan berkoordinasi dengan Bappenas, Gerakan Pramuka dapat dipandang memiliki posisi yang lebih besar di bidang pembangunan pemuda"
“Dengan penerapan RSPP, hubungan output dengan outcome dapat tergambar lebih jelas dan lebih tersinkronisasi antar unit. Hal tersebut didukung melalui keselarasan rumusan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan serta penganggaran yang mudah dipahami oleh publik.”