Deputi Pemberdayaan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh berkenan membuka kegiatan tersebut. Beliau memberikan arahan perlunya evaluasi terkait MoU yang telah ditandatangani pada tahun 2017. Menurutnya, isi MoU yang memiliki perjalanan yang baik sebaiknya dipertahankan sehingga potensial untuk berjalan kembali. Menurutnya dalam rancangan tersebut perlu menuangkan nomenklatur baru karena berkaitan dengan dua kementerian sehingga harus memiliki entitas kemenpora dan kemnaker.
FGD Lanjutan Rancangan Nota Kesepahaman Dengan Kementerian Tenaga Kerja
Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda mengadakan FGD lanjutan terkait Rancangan Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Tenaga Kerja. Bertempat di Haris Hotel FX Sudirman pada Rabu (20/09), rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan bulan April di Wyndham hotel Casablanca.
Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayan Pemuda Esa Sukmawijaya, melaporkan bahwa kegiatan hari ini diharapkan dapat mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dimana urgensinya berkaitan dengan kegiatan Desa Mitra Produktivitas. Harapannya PKS dan MoU ini dapat selesai dan di tandatangani sebelum sumpah pemuda pada bulan Oktober nanti.
Deputi Pemberdayaan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh berkenan membuka kegiatan tersebut. Beliau memberikan arahan perlunya evaluasi terkait MoU yang telah ditandatangani pada tahun 2017. Menurutnya, isi MoU yang memiliki perjalanan yang baik sebaiknya dipertahankan sehingga potensial untuk berjalan kembali. Menurutnya dalam rancangan tersebut perlu menuangkan nomenklatur baru karena berkaitan dengan dua kementerian sehingga harus memiliki entitas kemenpora dan kemnaker.
Seperti target grup pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun, memfokuskan pada tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun luar negeri; isu terkait angkatan kerja muda, baik yang sedang mencari, sudah bekerja maupun penyelesaian kontrak; pengembangan kewirausahaan pemuda serta perlunya memasukan hal terkait pemagangan dalam ruang lingkup isu ketenagakerjaan. Literasi sosial politik, sehingga walaupun tenaga kerja kita bekerja di luar negeri mereka masih memiliki wawasan kebangsaan serta hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan edukasi dan literasi politik. Ni’am berharap dengan adanya PKS dan Mou dengan kemnaker dapat merespon permasalahan yang ada di sekitar kita serta menyuguhkan solusinya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Freddy M Sinurat, Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja, Perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Seluruh pegawai di lingkungan sekretriat Deputi Pemberdayaan Pemuda. (Tim Humas dan Sisinfo Dep.1)
