Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Waliyadin menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara batang tubuh dan lampiran peraturan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan antar sektor dan memastikan pelayanan kepemudaan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, KMHDI menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait penguatan kolaborasi organisasi kepemudaan dengan pemerintah, khususnya di bawah koordinasi Kemenpora. Ketua Umum I Wayan Darmawan mengapresiasi ruang dialog yang diberikan, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas organisasi kepemudaan, terutama kelompok Cipayung Plus, guna memperkuat gerakan pemuda di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
The delegation from the Government of Tulang Bawang Barat Regency was led by the Assistant I for People’s Welfare (Kesra), Untung Budiyono, S.Sos., M.H., accompanied by the Head of the Youth and Sports Office (Dispora) of Tulang Bawang Barat, Alma Rostwo Guna, S.E., M.M., as well as the Chairman of the Indonesian National Sports Committee (KONI) of Tulang Bawang Barat, Kodari, S.H., along with their team.
Sebanyak 70 pemuda terpilih dari 35 provinsi ambil bagian dalam program ini. Mereka ditempatkan di dua lokasi, yakni 35 pemuda di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 35 pemuda di Provinsi Bali.
Deputi Yohan mengingatkan kepada Tim Arjuna Vehicle agar terus berinovasi, bertumbuh dan tidak berhenti hanya pada ajang kompetisi semata. Deputi meminta agar karya Tim Arjuna tidak hanya menjadi bagian dari kompetisi, namun bisa menjadi cikal bakal inovasi yang membuka kesempatan kerja di masa mendatang, khususnya bagi para pemuda.
Rekap Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2025
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan membuka kegiatan pembekalan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada Kamis 25 September 2025. Dalam pembukaan pembekalan PPAP 2025, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan menekankan bahwa PPAP merupakan sarana penting bagi pemuda untuk memahami keragaman budaya dan potensi daerah lain sekaligus memperkuat jejaring lintas provinsi.
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), Dr. Drs. Yohan, M.Si, menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan tantangan nyata yang sudah dihadapi sehari-hari. Ia menyebut banjir, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran udara, hingga naiknya permukaan laut sebagai bukti nyata dampak perubahan iklim.
Founder EPI, Ayatullah Fazlur Rahman, menjelaskan bahwa tujuan utama audiensi adalah menjalin silaturahmi sekaligus menjajaki peluang kolaborasi dengan Kemenpora. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan rencana kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang akan digelar pada 28 Oktober mendatang.
Audiensi diterima langsung Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Dr. Drs. Yohan, M.Si, didampingi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Mohammad Adsan, dan S.IP, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah: Andi Susanto, S. STP., M. Sc. Semenatra itu, dari pihak SERVE hadir Dete Aliah selaku Direktur Eksekutif, Naila Fitria selaku Wakil Direktur, Tatiek Farichah selaku Program Manager Isu Perempuan, serta Erma Suryani selaku Program Manager Isu Anak dan Remaja.
Dalam audiensi tersebut, IPMANAPANDODE menyampaikan agenda besar terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan Natal, Seminar, dan Tahun Baru IPMANAPANDODE Se-Jawa dan Bali. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dengan melibatkan pelajar dan mahasiswa Papua dari berbagai daerah. Beberapa hal yang dibahas meliputi pemilihan narasumber seminar kepemudaan, lokasi pelaksanaan, serta dukungan teknis seperti konsumsi dan fasilitas acara.
Sejumlah program strategis yang diusulkan Kohati PB HMI dinilai memiliki potensi untuk dikolaborasikan dengan Kemenpora. Program-program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda, khususnya perempuan, sekaligus mendorong lahirnya kepemimpinan yang inklusif di Indonesia.
Yohan selaku Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mengapresiasi penulis muda yang telah mengirimkan ide dan tulisannya kepada Jurnal Pemuda Indonesia. Membuka kegiatan finalisasi Jurnal Pemuda Indonesia, Deputi Yohan menekankan mengenai peran pemuda dalam pembangunan Indonesia, khususnya melalui medium tulisan. Tak luput Deputi Yohan meminta agar Jurnal Pemuda Indonesia dapat masuk ke Jurnal Sinta, Akreditasi Jurnal Ilmiah Milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Workshop yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh seluruh Senior Official Meeting on Youth (SOMY) Focal Point dari negara anggota ASEAN serta Timor Leste. Agenda utama adalah mengevaluasi capaian lima tahun terakhir, membahas tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi baru pembangunan kepemudaan ASEAN untuk periode 2026–2030.
Deputi Yohan berharap pelatihan yang telah dilaksanakan selama dua kali tersebut dapat menyuntikan semangat baru dan peningkatan kapasitas bagi ASN di Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Amar Ahmad, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan memperkuat substansi revisi UU Kepemudaan dengan melibatkan perspektif akademisi. Menurutnya, partisipasi kalangan akademisi sangat penting guna memastikan regulasi baru mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda Indonesia secara lebih komprehensif.
Elvi Susanti, Analis Kebijakan Ahli Madya mewakili Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sekaligus pimpinan delegasi Indonesia, menyampaikan bahwa kegiatan YLTP dapat menjadi kesempatan penting bagi para delegasi untuk dapat belajar dan praktik langsung di Tiongkok. Mulai dari inovasi digital; ekonomi, kewirausahaan hingga pembangunan berkelanjutan.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Elvi Susanti, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, mewakili Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Acara pembukaan berlangsung pada hari Senin, turut hadir Sun Jin Ketua Federasi Pemuda Guangxi dan Li Shan Wakil Rektor Institut Pertukaran Pemuda Internasional.
Amar Ahmad menambahkan, mekanisme teknis akan melibatkan BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Kemenko PMK, sehingga penghitungan IPP dapat menghasilkan data resmi dan valid sebagai panduan pembangunan kepemudaan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Penyusunan Permenpora IPP dinilai mendesak karena tanpa dasar hukum yang kuat, pengukuran pembangunan kepemudaan berpotensi tidak seragam antar-daerah maupun antar-lembaga. Padahal, data yang valid dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Harmonisasi regulasi ini bertujuan memastikan aturan yang dihasilkan nantinya implementatif, konsisten, dan relevan dengan dinamika pemuda di lapangan.
Selama dua hari, kegiatan ini di isi materi peningkatan kemampuan berpikir kritis, penulisan policy brief, hingga praktik penyusunan kebijakan publik dengan narasumber dari akademisi, praktisi, dan pejabat Kemenpora.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KAMSRI, Aldhi Setyawan, menyampaikan aspirasi terkait pentingnya figur wakil rakyat yang perlu memiliki latar belakang profesional, tidak hanya popularitas semata. Selain itu, KAMSRI berharap dapat terus bersinergi dengan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Rapat yang berlangsung secara hybrid dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenpora, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas danKementerian Hukum, sedangkan perwakilan kementerian/lembaga lain turut hadir secara daring.
Kegiatan yang diprakarsai Sekretariat ASEAN ini membahas capaian dan tantangan implementasi AWP 2021–2025, penguatan mekanisme kelembagaan, serta arah strategis AWP Pemuda 2026–2030 agar selaras dengan ASCC Strategic Plan 2026–2030 dan ASEAN Community Vision 2045.
“Pertanian adalah salah satu tulang punggung bangsa. Melalui pelatihan ini, kami berharap para pemuda dapat menjadi motor penggerak inovasi pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat resmi ini dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan, yang menekankan pentingnya penyusunan regulasi baru sebagai pembaruan atas Permenpora Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kota Layak Pemuda. Menurutnya, aturan lama hanya berlaku hingga tahun 2020 dan sempat terhenti akibat pandemi serta beberapa kendala internal.
“Pemuda bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga penggerak utama pembangunan. Kami berharap para peserta membawa pulang pengalaman dan jejaring internasional untuk menginspirasi perubahan di daerah masing-masing,” ujar Esa Sukmawijaya
Indeks Pembangunan Pemuda bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi nyata dari dukungan bersama agar pemuda dapat berinovasi, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan dalam mempercepat pencapaian target IPP
