Selama 2 tahun terakhir, sejak tahun 2020 di Indonesia telah terjadi perubahan mindset, itu artinya perubahan pemuda jauh lebih komprehensif atau lebih menyeluruh dan kompak lagi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan program IPP ini adalah salah satu respon atau jawaban dari perubahan tersebut.
DEPUTI 1 | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui plt. Asdep Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Esa Sukmawijaya melakukan diskusi secara offline dan online tentang Sosialisasi Penyediaan Data dan Informasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021 di Hotel Ciputra Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Kegiatan diskusi ini merupakan sumbangsih pemikiran dari Deputi 1 Kemenpora bagi negara, karena mengingat data IPP ini adalah data spasial yang hingga titik koordinatnya akan tercatat, dan pastinya data ini akan sangat berguna bagi negara.
Perlu diketahui, munculnya Program IPP salah satunya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2022 yang mengatur mengenai koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Selain itu, Esa juga mengatakan bahwa Penyediaan Data dan Informasi Indeks Pembangunan Pemuda ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden.
“Ini juga sesuai dengan arahan bapak Presiden yang juga dirangkum dalam Perpres Nomor 43, dan agar kedepannya nanti IPP ini diinformasikan kepada masyarakat yang datanya akan disatukan di dalam satu website,” tuturnya.
“Adanya kita disini untuk menjawab tantangan publik terkait IPP, karena sudah banyak sekali yang mencari di website tentang IPP ini, namun hasil pencariannya belum sesuai. Maka dari itu, kita disini untuk mengusahakan supaya data ini menjadi satu data Indonesia yang dapat diakses melalui website,” sambung Esa.
Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Esa, Direktur PT. Nuvision International Indonesia, Herman Budoyo berharap program IPP yang telah dirancang sejak beberapa tahun yang lalu diharapkan bisa segera diakses oleh masyarakat.
“IPP ini sudah disusun sejak tahun 2015, maka dari itu sangat disayangkan jika data yang sudah tersusun lama ini tidak tersebar di masyarakat untuk bisa diakses dan digunakan bersama-sama, maka harapannya adalah data IPP ini segera bisa diakses oleh siapapun agar bisa bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Herman.
Herman juga menambahkan perlu adanya pengawasan terhadap para pemegang data IPP,“Namun untuk pertanggung jawaban harus kita perhatikan lebih ekstra, karena ini berbicara tentang data yang spasial, jangan sampai nanti ada kebobolan data dan kejadian lainnya yang kita tidak inginkan, maka dari itu perlu dilihat lagi, siapa yang diberi akses untuk edit data tersebut, siapa yang hanya bisa melihat, dan siapa yang bisa memegang data tersebut, agar data IPP yang ada di website juga aman,” sambung Herman.
Senada dengan Esa dan Herman, Perwakilan dari Biro Hukum dan Humas Kemenpora, Nuristya Agus Lesmana, selaku Kepala Bagian Sisinfo menyampaikan bahwa Sisinfo Kemenpora sangat mendukung data IPP dimasukkan ke dalam website agar bisa diakses oleh siapapun, “Kami dari Sisinfo sangat mendukung apa yang telah diwacanakan, terlebih lagi nantinya data ini akan berguna untuk negara,” tuntasnya. (tang/arb)
penulis/telaah/uploader :
bintang/arbi/esa/sal
