"Saya sudah bangun koordinasi dan komunikasi dengan Kemhan RI, tinggal secara formal ketemu dan menindaklanjutinya dengan MoU dan PKS nanti. Selain isinya yang bersifat umum dan administratif, hal-hal tersebut harus masuk dalam desain kegiatan. Dukungan anggaran mana yang tercover dan tidak, berapa alokasinya, dan bagaimana mekanisme supaya lebih solid dan utuh," kata Ni'am.
Rapat Pembahasan Juknis Pelatihan Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Patriotisme
DEPUTI 1 | Jakarta, Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan di Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda, Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), gelar rapat pembahasan draft juknis pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bela Negara. Kegiatan ini berlangsung di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/2/2024).
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am Sholeh, membuka sekaligus memimpin rapat kegiatan tersebut. Ni'am Sholeh menyampaikan perlunya beberapa elemen yang perlu dirumuskan dan dimasukkan dalam draft naskah penyusunan juknis Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara, antara lain: Desain kegiatan, Mekanisme, Teknis penyelenggaraan, Kepesertaan 100 orang perwakilan daerah dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), Kepesertaan mahasiswa berusia 19-24 tahun, Peserta dari 38 provinsi, OKP intra dan ekstra kampus sebanyak 24 organisasi, Kewirausahaan, dan wawasan bela negara. Peserta harus sehat dan tidak merokok, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dirumuskan. Seleksi administrasi dan seleksi dibagi dua, yaitu dari provinsi dan pusat.
"Saya sudah bangun koordinasi dan komunikasi dengan Kemhan RI, tinggal secara formal ketemu dan menindaklanjutinya dengan MoU dan PKS nanti. Selain isinya yang bersifat umum dan administratif, hal-hal tersebut harus masuk dalam desain kegiatan. Dukungan anggaran mana yang tercover dan tidak, berapa alokasinya, dan bagaimana mekanisme supaya lebih solid dan utuh," kata Ni'am.
Ni'am Sholeh menegaskan bahwa teknis penyelenggaraan, hubungan kementerian, keterlibatan lembaga lain seperti pemerintah daerah, serta kepesertaan harus dituangkan secara rinci. Kepesertaan diarahkan total 100 orang dengan asas representatif tetapi juga dengan pendekatan terbuka, kompetensi, dan kompetitif. Kegiatan menyasar mahasiswa, dengan perwakilan provinsi sebanyak 68 dari 100 peserta, kemudian sisanya OKP dan organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra.
"Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terkait dengan pendidikan, kesehatan, artinya secara teknis peserta harus sehat, dan indikator IPP menurunkan prevalensi merokok jadi calonnya bukan perokok. Selain itu harus ada kuantitatif ada keterkaitan antara konsen kita menjalankan mandat IPP dengan program atau kegiatan kita. Ada hubungan dan tidak terpisah-pisah," katanya lagi.
Adapun maksud juknis penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme bagi Pemuda Indonesia tahun 2024 adalah: Membekali nilai-nilai patriotisme dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta Pancasila, dan rela berkorban kepada bangsa dan negara, Menanamkan sikap, tekad, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, serta keutuhan wilayah dan yurisdiksi.
Rencananya, puncak kegiatan Pendidikan Pemuda Bela Negara Tahun 2024 akan dilakukan pada bakti pemuda Nusantara.
Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda, Edi Nurinda Susila, mengatakan perlunya pemuda ikut serta dalam bela negara, bela negara tidak dipandang secara fisik saja, tapi juga dipandang sebagai sisi edukasi di mana para pemuda mengisi pembangunan. Contoh sederhana adalah pemuda tidak saja mementingkan produk luar negeri tapi juga mencintai produk dalam negeri, serta para pemuda sadar akan tanggung jawab memelihara dan menjaga ekosistem alam. Harapannya adanya program yang sedang digodog ini adalah keterlibatan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah merupakan resources pemuda yang ada di daerah. "Kita libatkan tidak hanya pada pemuda di tingkat provinsi tapi juga para pemuda yang ada kabupaten/kota serta pedesaan dan dari target 3400 keterlibatan pemuda akan kami lebihkan jadi 3800," ujar Edi saat diwawancara.
Turut hadir sebagai narasumber Ketua Tim Hukum Sekretariat Deputi 1 Kemenpora, Yusuf Suparman dan anggota. (sal/jon)
