Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi X DPR RI. Sesuai agenda kunker, bahwasannya, pertemuan ini untuk membahas program-program yang menjadi bagian penting agenda Komisi X DPR RI, Kemenpora RI
poto by adnan
DEPUTI 1 | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah bersama rombongan DPR RI Komisi X melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Barat. Dalam kunker tersebut, rombongan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran pejabat dan staf di lingkungan pemerintah tersebut. Hadirnya Deputi 1 Kemenpora Faisal Abullah pada pertemuan yang berlangsung di ruang Papandayan Gedung Sate merupakan bagian pendampingan, mengingat Komisi X DPR RI merupakan mitra kerja Kemenpora RI. Senin (18/4/22)
Selain itu kunjungan kerja dimaksudkan juga dalam rangka Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi X DPR RI. Sesuai agenda kunker, bahwasannya, pertemuan ini untuk membahas program-program yang menjadi bagian penting agenda Komisi X DPR RI, Kemenpora RI, Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Perpusatakaan. Pelaksanaan kunker dilaksanakan dari tanggal 16-20 April 2022 dan meliputi 3 provinsi. Adapun rangkaian agenda kunker Komisi X DPR RI bersama dan Kementerian/Badan/Lembaga lannya ke pada 3 provinsi tersebut meliputi, Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI/Bapak H. Syaiful Huda., Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., dan Provinsi D.I. Yogyakarta, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Bapak Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.,.
Pelaksanaan Kunker yang dilakukan oleh Komisi DPR RI Komisi X ini sesuai amanah Undang-undang (UU) Tahun 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi, pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) dapat berbentuk inisiatif dari DPR RI maupun Pemerintah, untuk fungsi anggaran, Pemerintah mengajukan usul Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPR RI. Sementara itu fungsi pengawasan, DPR RI mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang (UU) dan kebijakkan Pemerintah. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk Panja, Panitia Khusus (Pansus) maupun rapat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker), serta Kunjungan Kerja (Kunker).
Sementara itu Komisi X DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, perpustakaan, yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dan Perpustakaan Nasional RI. Dalam kunker ini tidak hanya Komisi X DPR RI dan Kemenpora namun melibatkan juga perwakilan dari Kementerian lain serta dinas dan lembaga/badan lain yang memiliki hubungan keterkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi fungsi dan tugas Komisi X DPR RI. Dalam Kunker ini didiskusikan pokok bahsan yang diantaranya Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, serta Perguruan Tinggi.
Ridwan Kamil menyampaikan bahwa, Provinsi Jabar juga memberi perhatian khusus pada berbagai program yang secara bersamaan menjadi tugas dan fungsi dari Komisi X DPR RI, salah satunya dengan berbagai penambahan alokasi anggaran seperti pada bidang pendidikan, program-program berbasis budaya, kreativitas, pariwisata dan infrastruktur, peningkatan SDM, Olahraga dan kepemudaan. Menurutnya, Pemprov Jabar juga telah menaikan alokasi pendanaan untuk pendidikan dan serta pengalokasian anggaran untuk bidang-bidang lainnya, Jabar sebagai provinsi terpadat dengan kepadatan 50Juta penduduk perlu perhatian khusus baik dari DPR RI dan Pemerintah Pusat.
“Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) buat pendidikan saja sudah bukan lagi 20%, tapi sudah naik 33.5% jadi sudah besar sekali, dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) ini sangat luar biasa, maka dari itu kita mohon juga berbagai dukungan dari Komisi X DPR RI, terlebih fungsi dari tugas Komisi X sejalan dengan Pemrov Jabar yang sudah 3 tahun ini sedang melakukan perbaikan diberbagai sektor, antara lain, Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Penyediaan Infrastruktur, Peningkatan mutu SDM, Olahraga dan Kepemudaan serta lainnya, apalagi Jabar ini menajdi Provinsi terpadat dengan kepadatan 50 juta penduduk," ungkapnya.
Untuk diketahui kunjungan ke Provinsi Jabar ini, rombongan Komisi X DPR RI yang ikut serta sebanyak 29 orang yang diantaranyam; 20 anggota Komisi X DPR RI, 4 orang Sekretariat, 2 Tenaga Ahli, 2 Humas Internal Komisi X DPR RI, dan 1 Pengemudi Bis. Selanjut setelah selesainya pertemuan di kantor Gubernur, rombongan bertolak menuju dinas Provinsi terkait di Jawa Barat.(sal/ast)
