“Dengan penerapan RSPP, hubungan output dengan outcome dapat tergambar lebih jelas dan lebih tersinkronisasi antar unit. Hal tersebut didukung melalui keselarasan rumusan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan serta penganggaran yang mudah dipahami oleh publik.”
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Ambudllah didampingi oleh Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Esa Sukmawijaya pada saat arahan
Kemenpora menggelar Kegiatan Penyusunan Anggaran Berbasis Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Kamis (26/1). Kegiatan yang digelar secara hybrid di Hotel FX Sudirman tersebut, diikuti oleh para Asisten Deputi, perwakilan Penanggung Jawab, dan Ketua Tim pada tiap unit kerja di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Faisal Abdullah menegaskan, perencanaan yang berkualitas menjadi kunci dalam mendukung kinerja pelaksanaan anggaran. Seluruh kegiatan yang akan berjalan harus dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan mencantumkan rencana kebutuhan dana.
“Anggaran sudah harus berbasis dengan kinerja. Blokir anggaran masih menjadi tantangan terbesar di satker kita. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan dokumen teknis yang sudah disiapkan sebelum kegiatan berlangsung,” tegas Faisal dalam arahannya.
Menurut Faisal, disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana menjadi kunci pencapaian sasaran program. Disiplin tersebut wajib diterapkan di seluruh unit kerja, tanpa terkecuali.
“Seluruh perangkat keuangan harus memperhatikan proses penyerapan anggaran yang sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Saya ingin laporan penyerapan anggaran harus dilaporkan rutin secara triwulan. Ingat, kualitas perencanaan anggaran harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan anggaran,” lanjutnya.
Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Esa Sukmawijaya berharap, implementasi metode RSPP dapat membantu memetakan anggaran di tahun 2023 dan perencanaan anggaran di tahun 2024. Strategi anggaran dan program, yang sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, harus segera tersusun dalam waktu dekat.
“Tantangan kita sekarang adalah menyesuaikan klarifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) kepemudaan di tiap unit kerja yang sesuai dengan tugas fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kemenpora terbaru. Seluruh proses perencanaan anggaran di tahun 2024 tersebut, harus sudah diselesaikan di penghujung bulan Januari ini sehingga tidak menghambat kinerja kedeputian secara keseluruhan,” ungkap Esa.
RSPP adalah suatu pendekatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat yang mengedepankan aspek money follow program. Menurut Kepala Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan IV Direktorat Jenderal Anggaran Syahrul yang hadir sebagai narasumber, RSPP bertujuan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan fleksibel dengan melakukan penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Disisi lain, fleksibilitas pengelolaan anggaran masih tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
“Dengan penerapan RSPP, hubungan output dengan outcome dapat tergambar lebih jelas dan lebih tersinkronisasi antar unit. Hal tersebut didukung melalui keselarasan rumusan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan serta penganggaran yang mudah dipahami oleh publik,” jelas Syahrul.
Pada kesempatan yang sama, dipaparkan konsep kebijakan pemberdayaan pemuda dan matriks informasi kinerja berbasis RSPP pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda untuk direviu oleh narasumber. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Syahrul sebagai bentuk keseriusan Deputi Bidang Pemberdayaan dalam menerapkan pembangunan kepemudaan yang berbasis RSPP.
Hadir pula sebagai pemateri, antara lain, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Mochamad Chomnur Susanto, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Linda Restaningrum. (edo)
