Rapat Finalisasi Perpres Pelayanan Kepemudaan, Puluhan Kementerian/Lembaga Ikut Terlibat

DEPUTI 1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan memimpin Rapat Panitia Antar kementerian/Lembaga (PAK) untuk finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Rencana Aksi Nasional (RAN) 2025–2029 bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta, Jumat (22/8).

Rapat yang berlangsung secara hybrid di Hotel Ciputra Jakarta ini dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait. Agenda utama adalah pemarafan rancangan Perpres yang telah disepakati bersama, sekaligus penyesuaian data dalam Matriks RAN Pelayanan Kepemudaan.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan sinergi antara pusat, daerah, serta pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan kepemudaan berjalan optimal. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) serta penguatan implementasi program kepemudaan secara nasional hingga ke daerah.

“Isu kepemudaan adalah isu lintas sektor. Isu ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu kementerian atau lembaga. Karena itu, Perpres ini diharapkan menjadi payung hukum untuk menyatukan langkah bersama, sekaligus mendorong implementasi program secara lebih cepat dan terukur,” ujar Yohan.

Ia menambahkan, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) menjadi kunci penting agar program kepemudaan di pusat hingga daerah bisa lebih terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data. Selain itu, ia pun menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi bersama atas program-program kepemudaan, serta komunikasi antar sektor untuk memastikan sinkronisasi kebijakan.

Rapat penting ini digelar secara hybrid, menghadirkan puluhan perwakilan kementerian/lembaga (K/L). Sebanyak 10 kementerian hadir langsung, di antaranya Kemenko Polhukam, Kemenkes, Kemendagri, Kemenhan, Bappenas, hingga Kantor Staf Presiden. Sementara itu, 15 kementerian/lembaga lain mengikuti secara daring, seperti Kemenhub, BPIP, BMKG, Kemenkominfo, BRIN, hingga Kementerian Desa PDTT.

Kehadiran perwakilan Kementerian/Lembaga sangat krusial, mengingat rapat kali ini merupakan tahapan akhir sebelum Rancangan Perpres dibawa ke tahap berikutnya. (thi/mus)