Dalam kesempatan tersebut, Suriasni, Kepala Dinas Disparpora menjelaskan kondisi IPP di wilayahnya, termasuk tantangan dalam pengumpulan data di tingkat kabupaten/kota. Ia juga memaparkan potensi di daerah Kabupaten Soppeng, seperti Wisata Air Panas Lejja yang menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan dan dapat mendukung pengembangan program kepemudaan berkelanjutan.
Kemenpora Bahas Penguatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Bersama Disparpora Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
DEPUTI1 | Jakarta – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), menerima audiensi dari Disparpora Kabupaten Soppeng, Kamis (16/10), di Ruang Kerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Pertemuan ini membahas pelaksanaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) serta strategi peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Soppeng.
Dalam kesempatan tersebut, Suriasni, Kepala Dinas Disparpora menjelaskan kondisi IPP di wilayahnya, termasuk tantangan dalam pengumpulan data di tingkat kabupaten/kota. Ia juga memaparkan potensi di daerah Kabupaten Soppeng, seperti Wisata Air Panas Lejja yang menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan dan dapat mendukung pengembangan program kepemudaan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Yohan, menegaskan pentingnya IPP sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di daerah.
“IPP bukan sekadar angka, tetapi gambaran komprehensif tentang kondisi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, dan inklusivitas pemuda. Karena itu, kepala daerah perlu menjadikan IPP sebagai indikator kinerja utama dalam pembangunan,” ujarnya.
Yohan juga menekankan bahwa pelaksanaan IPP membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas kementerian.
“Kemenpora tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Bappenas, Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemenkes, dan KemenPPPA, dan seluruh stakeholder kepemudaan agar pembangunan kepemudaan benar-benar menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan kesetaraan gender,” lanjutnya.
Selain membahas penguatan data IPP, audiensi juga menyinggung pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam IPP yang harus disahkan terlebih dahulu oleh bupati. Setelah disahkan, tim pelaksana daerah akan mengidentifikasi domain IPP yang paling lemah dan berupaya memperkuatnya melalui kerja sama lintas dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja.
Suriasni menambahkan bahwa salah satu tantangan utama di Kabupaten Soppeng adalah keterbatasan anggaran pemuda. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan dari pariwisata, perdagangan, dan sektor tambang varian C untuk mendukung program kepemudaan.
Menutup audiensi, Deputi Yohan menyampaikan apresiasi atas upaya Disparpora Kabupaten Soppeng yang telah aktif mendorong pelaksanaan IPP di daerahnya.
“Kami berharap Soppeng dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengintegrasikan data IPP ke dalam kebijakan daerah. IPP harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan pemuda agar generasi muda kita tumbuh sehat, berpendidikan, produktif, dan berdaya saing,” ungkapnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Nasional. (Zid/Thi)
