Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2022.
DEPUTI 1 | Kaltim : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2022. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 23-25 Februari 2022 di Hotel Bintang Sintung Jl. Urea, Lok Tuan, Bontang Utara, Kota Bontang. (24/2/22)
Kegiatan rakor, yang dibuka secara resmi oleh Kadispora Provinsi Kaltim, Agus Tianur, dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kegiatan juga dalam rangka menyiapkan inovasi kegiatan untuk tahun 2023. Kegiatan yang konon untuk ke-12 kalinya diselenggarakan ini, diikuti oleh kurang lebih 100 peserta, melibatkan Dispora dari 10 kota dan kabupaten.
Pada sesi kepemudaan, Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda, Esa Sukmawijaya, hadir secara fisik sebagai narasumber, mewakili Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Narasumber kepemudaan lainnya berasal dari Korem Korem 091/Aji Surya Natakesuma dengan materi terkait dengan Paskibraka.
Dalam paparannya selama 45 menit, Esa menyampaikan paparan berjudul Sinergi Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada paparannya, Esa menuturkan bahwa Dispora memiliki peran sentral kini dan ke depan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten, yang memastikan terjalinnya sinkronisasi dan koordinasi pembangunan kepemudaan. Terdapat banyak OPD yang sejatinya memiliki kegiatan dan anggaran pembangunan kepemudaan.
Esa menjelaskan bahwa salah satu unggulan kegiatan Deputi Pemberdayaan Pemuda adalah Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP). “Ada dua Permenpora yang mengatur tentang SPP ini. Yang satu, Permenpora Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda. Yang kedua, Permenpora Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda. Secara kelembagaan, SPP ini sebetulnya bersifat generik. Nama SPP boleh apapun, yang penting menunjuk pada kegiatan dan tempat di mana para pemuda berkumpul dan beraktifitas secara positif. Pada tingkat pusat ada SPP yang tersebar di sejumlah K/L. Demikian juga pada tingkat provinsi dan kota/kab dapat dikelola oleh OPD terkait. Kemenpora atau Dispora sendiri, melalui para alumni kegiatannya, sangat potensial untuk mengelola SPP. Contoh, Purna Caraka Muda Indonesia, Purna Prakarya Muda Indonesia, SSEAYP International Indonesia, Pepelingasih, Teknopreneur, dsb. Kini, Menpora juga telah menyetujui aksi konkret SPP pada tingkat Desa/Kelurahan, bermitra dengan Kemendes, Kemsos, Kemdagri dan tentu saja pemda. Jangan lupa, organisasi/komunitas pemuda pun sangat potensial untuk mengelola SPP khas kaula muda,” urai Esa.
Pada bagian lain paparannya, Esa menuturkan bahwa Provinsi Kaltim, temasuk sedikit provinsi yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), sejak tahun 2015 hingga 2021, selalu di atas rerata nasional. “Kaltim, untuk itu, sebaiknya menjadikan Jogja dan Bali sebagai benchmarking. Mengapa, karena kedua provinsi ini selalu memiliki capaian IPP terbaik. Nah, SPP dan IPP, sangat potensial menjadi kombinasi panduan konsep dan aksi nyata dalam rangka mempercepat peningkatan IPP. Apalagi dengan pendekatan SPP pada tingkat Desa/Kelurahan yang sangat memungkinkan eksekusi kegiatan berbasis pendataan individual pemuda, baik potensi maupun permasalahannya, secara numerikal dan spasial,” imbuh Esa.
Secara khusus, Erna, Kasi pada Dispora Kabupaten Kutai Barat, meminta untuk berbincang secara tersendiri. “Kami ingin membahas persoalan kepemudaan yang ada di kabupaten kami. Apalagi kami ini terdiri dari para pejabat yang umumnya baru dilantik. Kami ingin langsung datang bersama Pak Kadis ke Kemenpora. In syaa Allah pada awal Maret ini”, ungkap Erna, diampingi stafnya, Sunli. Hampir sejam mereka berdua diajak diskusi mendalam soal Data Desa Presisi (DDP) yang melekat pada SPP tingkat Desa. Mereka sangat antusias dengan konsep DDP yang memungkinkan terjadinya pendataan pemuda by name by address melalui pendampingan role model di satu Desa. Konsep DDP memungkinkan pula penghitungan dan analisa IPP oleh pemuda pada tingkat RW sehingga membuka peluang inovasi keunikan pemberdayaan pemuda khas RW, khas Desa.
Saat jeda makan siang, giliran Said Aboe Hanifah, Kasub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bappeda Provinsi Kaltim, yang ikut curhat. Ia sangat berharap agar pada Rakor tahun depan, Dispora mengundang Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai narasumber. "Perlu sekali dibangun koordinasi antar OPD di Kaltim ini. Dispora harus bermitra dengan dengan BPS dan OPD lain yang relevan. Badan Eksekutif Mahasiswa itu perlu juga kita dengar masukannya. Juga OKP atau komunitas pemuda,” harap Said.
Rusli, staf pada Dispora Provinsi, memiliki pendapat yang lain. “Sebetulnya PT Pupuk Kaltim itu, dulu, sangat bagus mengelola kesebelasan sepakbola kebanggan Kaltim. Manajemennya sangat bagus. Mengapa potensi PT Pupuk Kaltim tidak dimanfaatkan untuk juga membangun dunia kepemudaan?,” harapnya penuh semangat. Untuk itu, dia setuju dengan masukan bahwa salah satu gagasan baru Dispora terkait SPP berbasis literasi digital, akan diupayakan menggunakan dana CSR dari PT Pupuk Kaltim. “Bukan hanya berharap dari anggaran Pemprov." pungkasnya. (esa/sal)
