Dengan keberadaan data-data invidu pemuda yang semakin beragam, hal tersebut akan memudahkan desain dan proses perencanaan pembangunan kepemudaan di daerah." papar Esa.
Esa Sukmawijaya memberikan paparan kepada para peserta kegiatan
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Esa Sukmawijaya saat mewakili Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada Kamis (22/6) di Grand Preanger Hotel, Bandung, Jawa Barat. Pada acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tersebut, Esa Sukmawijaya menekankan pentingnya keberadaan data-data strategis terkait layanan, advokasi, perlindungan serta akses untuk pengembangan kepemudaan. Hal tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
“Kita harus berani untuk mengeluarkan efforts yang lebih besar demi pembangunan kepemudaan, baik dari segi biaya, program, dan yang paling penting jangan malu untuk menggandeng pihak luar atau konsultan untuk memberikan analisis dan kebutuhan terhadap para pemuda yang ada di daerahnya. Dengan keberadaan data-data invidu pemuda yang semakin beragam, hal tersebut akan memudahkan desain dan proses perencanaan pembangunan kepemudaan di daerah,” papar Esa.
Pada paparannya yang berjudul Exercise Penghitungan dan Ikhtiar Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Esa mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyusun database kepemudaan di masing-masing daerah. Ia ingin kenaikan IPP dimulai dari bottom to up, yang artinya kenaikan IPP dimulai dari tingkat kelurahan dan kabupaten hingga naik ke tingkat nasional.
“Mindset ini harus segera ditanamkan oleh masing-masing pemimpin daerah bahwa kunci kenaikan nilai IPP yang paling dasar adalah tingginya kepedulian terhadap masa depan pemuda. Contohnya, Kabupaten Ciamis berhasil menurunkan tingkat pengangguran pemuda yang sangat signifikan karena Bupati Ciamis sadar akan pentingnya pendataan dan penyusunan profil pemuda Ciamis, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, dimana hasilnya berupa opsi rekomendasi kebijakan.” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Gilang Sailendra mengemukakan bahwa kenaikan IPP telah masuk menjadi Indikator Kinerja Utama Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut menjadi concern bersama Pemerintah Daerah untuk segera mengatrol nilai IPP yang masih rendah di beberapa domain. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Jawa Barat memiliki tantangan beban pembangunan kepemudaan yang tidak mudah.
“Kita memiliki kendala beban pembangunan yang begitu besar mengingat jumlah penduduk Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan populasi penduduk paling padat di Indonesia. Ini diperparah dengan beberapa Kabupaten di pesisir selatan yang cakupan wilayahnya begitu luas dan sulit terjangkau. Itu mengapa kita mengundang Kemenpora, BPS, serta Kabupaten Ciamis untuk memberikan saran dan masukan. Di sisi lain, kami mendorong para perwakilan Dispora yang hadir pada acara ini untuk segera mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan apa saja yang dialami oleh masing-masing Kota/Kabupaten untuk ditemukan solusinya bersama,” tutur Gilang.
