Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), Asdep Kepemudaan Global Soroti Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

DEPUTI 1 | Sentul– Kemenpora melalui Asisten Deputi Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan terus memperkuat komitmennya terhadap pembangunan kepemudaan yang inklusif dan setara gender melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjadi bagian dari  lampiran pengganti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pembahasan tersebut diselenggarakan di Ruang Aster, Ole Hotel, Sentul Bogor, Rabu (23/7).

Fokus rapat yang dibuka oleh Deputi Pelayanan Kepemudaan tersebut berusaha mendalami strategi dan target program domain inklusivitas dan kesetaraan gender, yang menjadi salah satu prioritas dalam lampiran RAN. 

Dalam arahannya, Deputi Yohan menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam mendukung domain tersebut.

“Domain kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama. Jika ada program yang tidak mengandung prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender, akan kami evaluasi dan bisa saja ditolak. Oleh karenanya semua program wajib mengintegrasikan nilai-nilai ini,” tegas Deputi.

Penyusunan RAN dilakukan secara partisipatif, dengan menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Kementerian dan lembaga diberikan ruang untuk mengusulkan program tematik yang dapat menjadi contoh. 

Pemilihan pendekatan tematik dilakukan sebagai pendekatan karena lingkupnya lebih spesifik dibandingkan domain, sehingga lebih mudah diimplementasikan di lapangan.

Salah satu program tematik yang diusulkan dalam domain inklusivitas adalah Indonesia Dream”, yang merupakan program pertukaran pemuda antar negara. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi pemuda dengan kondisi normal saja, tetapi dirancang agar inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Rapat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Output program kepemudaan yang dihasilkan Kementerian Pemuda dan Olahraga relatif terbatas, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan di luar kementerian akan memberikan nilai tambah yang signifikan.

Asisten Deputi Global Esa Sukmawijaya berharap, melalui rapat ini akan tercapai kesepakatan menyeluruh mengenai target domain inklusivitas dan kesetaraan gender, sehingga RAN Kepemudaan yang sedang disusun dapat menjadi dokumen yang kuat dan berdaya guna dalam mendorong pembangunan pemuda yang berkeadilan sosial.

Rapat ini juga menghadirkan narasumber dari lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Tredy Ramadhani dari Direktorat Bina Penetapan Tenaga Kerja Khusus, Kementerian Ketenagakerjaan; Mahendra Arfan Azhar, Kementerian PPN/Bappenas; serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (thi/mus)