Lapora Pajak Lapora Pajak
Selamat bergabung keluarga kemenpora RI Selamat bergabung keluarga kemenpora RI

Town Hall IPP Digelar Perdana di Solo, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Dorong Pemuda Jadi Aktor Pembangunan Daerah

Yohan juga menyoroti fenomena NEET (Not in Employment, Education or Training) yang mencapai 23,67persen. Ia menilai perlu ada perubahan mindset di kalangan pemuda dari hanya pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

Town Hall IPP Digelar Perdana di Solo, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  Dorong Pemuda Jadi Aktor Pembangunan Daerah

DEPUTI 1 | Surakarta –  Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  melalui Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan menggelar kegiatan perdana Town Hall Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Senin (28/7). Mengusung tema Pemuda Bicara, Daerah Berdaya, kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi pemuda untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan terhadap pembangunan kepemudaan di daerah.

Dalam laporannya Asisten Deputi  Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Amar Ahmad menyebut bahwa kegiatan Town Hall IPP dimulai dari kota Surakarta dan akan dilanjutkan ke beberapa daerah di Indonesia.

“Kami berharap Surakarta bisa menjadi kota pilot project untuk program Town Hall IPP. Ini adalah ruang dialog yang menghadirkan suara pemuda agar pembangunan IPP lebih tepat sasaran,” ujar Amar.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan, menekankan pentingnya peran pemuda sebagai aktor, bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Ia menyebut pemuda memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya.

“Pemuda adalah calon pemimpin bangsa. Maka mereka perlu diasah, termasuk dalam kepemimpinan, digitalisasi, dan pengambilan keputusan,” ungkap Yohan.

Yohan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan program kepemudaan sebagai salah satu program prioritas nasional. Dan isu kepemudaan wajib dikerjakan bersama baik pusat maupun daerah, Kementerian maupun Lembaga.

Yohan juga menyoroti fenomena NEET (Not in Employment, Education or Training) yang mencapai 23,67persen. Ia menilai perlu ada perubahan mindset di kalangan pemuda dari hanya pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

Melalui kegiatan Town Hall IPP ini, Deputi Yohan mengharapkan terjadi proses dialog yang sehat, terbuka, dan produktif untuk menghasilkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk memajukan pembangunan kepemudaan di daerah.

“saya berharap melalui kegiatan Townhall IPP dapat memberikan aspirasi dan pengalaman langsung kepada pemuda  di daerah sekaligus bentuk komitmen dan kolektif dari Kemenpora bagi pemerintah  dan pemuda daerah.” Ujarnya penuh semangat

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menyambut baik kepercayaan yang diberikan Kemenpora dimana menjadikan Solo sebagai kota pertama penyelenggaraan Town Hall IPP.

“Kegiatan ini bisa mendorong rasa ingin tahu dan kesadaran pemuda Solo tentang IPP. Saya yakin pemuda kita mampu bersaing dan layak diperhitungkan seperti di kota besar lainnya,” ujarnya.

Turut hadir Sekar Krisnauli Tanjung, Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta yang memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan seperti Town Hall IPP bisa menjadi wadah menjaring aspirasi dan mempertemukan pemuda dengan pembuat kebijakan.

“Ini bukan hanya tentang diskusi. Tapi juga tentang bagaimana pemerintah bisa menyerap masukan dan memastikan anggaran kepemudaan digunakan untuk program-program yang tepat guna,” tegas Sekar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memajukan pemuda Indonesia.

Town Hall IPP menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Wildanshah, Tenaga Ahli Menteri Bidang Lintas Sektor Kepemudaan, Kemenpora, Amar Ahmad, Asisten Deputi Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Kemenpora serta Miftah Farid Widhagdha, dari Akademisi. 

Kegiatan bersifat interaktif melalui dialog langsung, forum aspirasi, dan diskusi. Para peserta yang hadir secara langsung maupun melalui zoom meeting dapat memberikan pendapatnya terkait isu kepemudaan berdasarkan lima domain IPP. Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. (Thi/Egn/Mus)

BAGIKAN :
PELAYANAN