UNDP dan Kemenpora Kolaborasi Perkuat Pemuda Cegah Ekstremisme Digital

DEPUTI 1 | Jakarta – United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia jalin komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memperkuat ketahanan pemuda dalam menghadapi ancaman ekstremisme di ruang digital. Kesepahaman ini terbangun melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Anggrek Wisma Graha Kemenpora, Jakarta, Rabu (27/8).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari inisiatif global UNDP bertajuk “Supporting Asian countries’ resilience to violent extremism in the digital space”. Program ini menitikberatkan pada keterlibatan pemuda dalam menciptakan narasi damai serta memperkuat daya tahan masyarakat dari pengaruh radikalisme yang semakin gencar menyasar ruang digital.

Democratic Governance Cluster Lead a.i. UNDP Indonesia, Rima Hasanah, menegaskan bahwa pemberdayaan pemuda merupakan faktor kunci dalam membangun ketahanan digital bangsa. “Pemuda adalah kelompok paling aktif di dunia maya. Mereka bukan hanya pengguna media sosial, melainkan juga kreator konten yang mampu membentuk opini publik. Dengan dukungan dan kolaborasi yang tepat, pemuda Indonesia dapat menjadi agen perdamaian sekaligus benteng melawan penyebaran narasi ekstremisme,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA., menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kerja sama. “Kemenpora memandang inisiatif UNDP sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan nasional. Pertemuan ini penting sebagai wadah menyamakan langkah agar program literasi digital, pembinaan komunitas, dan kampanye narasi damai dapat saling menguatkan melalui kerja sama lintas pihak,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Subroto juga menekankan bahwa Kemenpora telah menjalankan berbagai program strategis kepemudaan yang melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, hingga sektor swasta. “Fokus kami tetap pada peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencakup lima domain penting, yaitu kesehatan, pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender,” paparnya.

Lebih lanjut, Subroto menambahkan bahwa perhatian Kemenpora tidak hanya tertuju pada pemuda perkotaan, tetapi juga menyasar kelompok pemuda yang rentan atau masuk kategori Not in Education, Employment, or Training (NEET). “Upaya ini kami dorong melalui pendekatan literasi digital, gaya hidup sehat, serta penguatan nilai moderasi beragama. Walaupun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, sinergi lintas sektor dan dukungan mitra internasional memberi dorongan agar program ini memberi dampak nyata bagi pemuda,” jelasnya.

Dari hasil audiensi, UNDP dan Kemenpora menegaskan perlunya membangun forum pemuda digital, menyusun modul pelatihan narasi damai, serta menyelaraskan program dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE). Kedua pihak juga sepakat membentuk tim teknis bersama untuk menjaga kesinambungan koordinasi dan memantau efektivitas implementasi di lapangan.

Kolaborasi ini mencerminkan harapan besar bagi terciptanya ruang digital yang lebih sehat, inklusif, dan aman, sekaligus memperkuat peran generasi muda Indonesia sebagai penggerak perdamaian. Melalui semangat konsultasi dan koordinasi kepemudaan, UNDP dan Kemenpora meneguhkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ekstremisme di era teknologi informasi. (sal/mus)