Penyusunan Permenpora IPP dinilai mendesak karena tanpa dasar hukum yang kuat, pengukuran pembangunan kepemudaan berpotensi tidak seragam antar-daerah maupun antar-lembaga. Padahal, data yang valid dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Harmonisasi regulasi ini bertujuan memastikan aturan yang dihasilkan nantinya implementatif, konsisten, dan relevan dengan dinamika pemuda di lapangan.
Mengawal Masa Depan Pemuda Lewat Indeks Pembangunan Pemuda
DEPUTI 1 | Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara membahas Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Jakarta, Kamis (18/9).
Indeks ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pemuda di lima bidang strategis: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, serta kesetaraan gender. “IPP menjadi tolok ukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah benar-benar berdampak pada kualitas hidup pemuda Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora Dr. Drs. Yohan, M.Si.
Penyusunan Permenpora IPP dinilai mendesak karena tanpa dasar hukum yang kuat, pengukuran pembangunan kepemudaan berpotensi tidak seragam antar-daerah maupun antar-lembaga. Padahal, data yang valid dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Harmonisasi regulasi ini bertujuan memastikan aturan yang dihasilkan nantinya implementatif, konsisten, dan relevan dengan dinamika pemuda di lapangan.
Kolaborasi menjadi kunci dalam forum ini. Perwakilan dari Kemenko PMK, Bappenas, BPS, Kemendagri, hingga Kemenkumham duduk bersama Kemenpora untuk menyatukan persepsi. Harapannya, regulasi ini tidak hanya mengatur indikator, tetapi juga menjadi panduan nyata bagi pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas pemuda. “Kami ingin IPP tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga dasar lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegas Yohan.
Rapat ini ditargetkan menghasilkan batang tubuh Permenpora IPP beserta lampirannya. Jika ditetapkan, Indonesia akan memiliki instrumen resmi untuk membaca capaian sekaligus mendorong peningkatan pembangunan pemuda dari Sabang sampai Merauke. Lebih jauh, IPP diharapkan menjadi kompas lahirnya generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Dr. H. Amar Ahmad, M.Si., di bawah koordinasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora. (sal/mus)
