Deputi Yohan berharap pelatihan yang telah dilaksanakan selama dua kali tersebut dapat menyuntikan semangat baru dan peningkatan kapasitas bagi ASN di Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.
DEPUTI 1 | Jakarta – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan berupaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan penyusunan policy brief. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa hingga Rabu, 23-24 September 2025 tersebut difokuskan pada penguatan kemampuan analisis dan penulisan efektif, bagi para peserta.
Membuka acara Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan menyampaikan bahwa kebijakan publik harus melalui siklus yang komprehensif mulai dari perumusan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.
“ASN perlu terbiasa dengan pendekatan berbasis data dan partisipatif. Dengan demikian, kebijakan yang lahir akan lebih adil, tepat sasaran, dan solutif,” ungkap Yohan.
Deputi Yohan berharap pelatihan yang telah dilaksanakan selama dua kali tersebut dapat menyuntikan semangat baru dan peningkatan kapasitas bagi ASN di Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.
Dalam laporan kegiatan, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Subroto menyampaikan bahwa kegiatan batch kedua diikuti oleh lima puluh peserta. Peserta berasal dari beragam latar belakang fungsional.
Subroto berharap pelatihan yang diberikan dapat memberikan dampak bagi seluruh peserta serta dapat menerapkannya di lingkungan kerja, serta dapat mulai menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung manajemen kinerja di kedeputian.
Pelatihan hari pertama menghadirkan tiga narasumber. Narasumber pertama yakni Kol. Tek. Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq menyampaikan materi mengenai konsep Diamond Way of Thinking. Melalui cara berfikir tersebut, Zakky mengajak dan mengingatkan peserta untuk pentingnya memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, dan strategis. Caranya dengan menggali akar masalah, menemukan nilai inti, hingga merumuskan solusi strategis yang berkelanjutan.
“Banyak kebijakan masih bersifat seremonial dan belum berdampak nyata. dengan pola pikir kritis dan strategis, kita selaku ASN dapat mengubah program seremonial menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Zakky.
Pemateri kedua menyampaikan mengenai pentingnya kemampuan menulis efektif bagi ASN. Menurut Ela Elliyana, ASN tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai knowledge broker yang menjembatani riset dengan kebijakan publik.
Materi terakhir disampaikan oleh R. N. Afsdy Saksono yang menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai dokumen ringkas berbasis bukti untuk advokasi kebijakan. Menurut Saksono kebijakan publik adalah jembatan antara analisis teknis dan advokasi politik. Dokumen yang ditulis harus ringkas, solutif, dan persuasif agar bisa meyakinkan pengambil keputusan.
Pelatihan penguatan kompetensi ASN di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan khususnya kebijakan publik menegaskan bahwa ASN Kemenpora perlu menguasai empat kompetensi utama, yaitu berpikir kritis dan strategis, menulis efektif, analisis kebijakan berbasis data, serta penyusunan policy brief yang ringkas dan persuasif. Seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjadi analis kebijakan profesional sekaligus agen perubahan yang dapat menjembatani riset, advokasi, dan implementasi kebijakan kepemudaan dan olahraga di Indonesia. (thi/mus)