“Penyediaan data dan informasi aktual tentang Pemilu dan Pilkada merupakan hal krusial dalam peningkatan partisipasi politik pemuda. Pengemasan dan penyebaran informasinya harus masif sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasinya secara keseluruhan. Hal ini tentu harus didukung penyediaan prasarana dan sarana yang memadai agar pemuda tertarik pada kontestasi politik di Indonesia."
Asisten Deputi Wawasan Pemuda dengan Komisi Pemilihan Umum
Dalam rangka meningkatkan dan membangun kesadaran berpolitik masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, Kemenpora dan KPU memulai pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan pada Kamis (20/7) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Pembahasan kesepakatan ini merupakan langkah Kemenpora dan KPU untuk memperbarui MoU dalam menyonsong Pemilu 2024 yang terakhir disepakati di tahun 2014.
Asisten Deputi Wawasan Pemuda Mulyani Sri Suhartuti yang hadir pada pembahasan tersebut mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Koordinasi Lintas Sektor di Gedung KPU terkait Program Peningkatan Wawasan Politik pada 7 Juni 2023 kemarin. Program tersebut, menurutnya, membahas indikator kesuksesan pembangunan kepemudaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemilih pada Pemilu, khusunya para pemuda selaku pelaku pemilih.
“Kami ingin fungsi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan seperti yang tertuang pada Perpres No. 43 Tahun 2022 dapat berjalan secara maksimal. Baik Kemenpora dan KPU memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemuda untuk menyongsong Pemilu 2024,” tutur Mulyani.
Menurut Asdep Mulyani, keikutsertaan pemuda dalam pemilu merupakan wujud nyata pemuda dalam partisipasi politik seperti yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Pesta Pemilu 2024 dapat menjadi momen untuk meningkatkan nilai domain Partisipasi dan Kepemimpinan, khususnya Indikator Presentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan pada IPP, sehingga perlu strategi khusus untuk meningkatkan nilai domain tersebut.
“Penyediaan data dan informasi aktual tentang Pemilu dan Pilkada merupakan hal krusial dalam peningkatan partisipasi politik pemuda. Pengemasan dan penyebaran informasinya harus masif sehingga dapat meningkatkan tingkat partisipasinya secara keseluruhan. Hal ini tentu harus didukung penyediaan prasarana dan sarana yang memadai agar pemuda tertarik pada kontestasi politik di Indonesia,” lanjut Mulyani.
Di lain pihak, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Cahyo Ariawan menekankan pentingnya penyebaran informasi ketimbang hanya sekedar sosialisasi. Packaging dan cara penyampaian informasi memegang peran penting untuk menarik perhatian pemuda yang didominasi Gen Z dan millenial sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024.
“Populasi pemilih dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun pada Pemilu 2024 mencapai 56,45%, dimana 33,60% diokupansi oleh generasi millennial, lalu disusul Gen Z sebagai pemilih pemula dengan persentase 33,60%. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita harus tekankan perihal penambahan konten khususnya untuk ruang lingkup pemilih apakah hanya berkenaan dengan pemilih pemula atau secara luas kepada pemudanya,” tutup Cahyo.
