Lapora Pajak Lapora Pajak
Selamat bergabung keluarga kemenpora RI Selamat bergabung keluarga kemenpora RI

Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepemudaan Dimasa Mendatang

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Asrorun Niam Sholeh melalui daring memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan di dampingi oleh Asisten Deputi Bina Prasarana dan sarana Pemuda,Marheni Dyah Kusumawati dan Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Hj.Suryati yang hadir secara langsung.

Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepemudaan Dimasa Mendatang Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepemudaan Dimasa Mendatang

DEPUTI 1 | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan kegiatan Pengumpulan, Penyajian dan Publikasi Data dalam rangka Pendataan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024. Grand Tjokro, Bandung (10/7/2024)

Sebagai salah satu bagian dari domain Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan guna menghasilkan satu sistem informasi data prasarana dan sarana kepemudaan yang akurat dan terjamin kualitasnya sebagai output data statistik dalam bidang prasarana dan sarana kepemudaan yang diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah pusat/daerah maupun stakeholder dalam menyusun, merencanakan,menganggarkan, dan melaksanakan kebijakan pelayanan kepemudaan di Indonesia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Asrorun Niam Sholeh melalui daring memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan di dampingi oleh Asisten Deputi Bina Prasarana dan sarana Pemuda,Marheni Dyah Kusumawati dan Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Hj.Suryati yang hadir secara langsung.

Dalam sambutannya Deputi Ni'am Sholeh
menyampaikan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah baik dipusat maupun di daerah tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Oleh karenanya harus ada sinergi antar Stakeholder terkait upaya peningkatan ketersediaan, pemanfaatan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dalam rangka dalam upaya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia.

Kementerian Pemuda dan olahraga melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan melibatkan Stakeholder yang ada di provinsi dan kabupaten/kota secara bersama-sama akan bersinergi untuk menghasilkan informasi satu data prasarana dan sarana kepemudaan Indonesia yang telah terklarifikasi baik dari aspek jumlah (kuantitas), standar (kualitas), pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaannya. Lanjut Ni'am Sholeh

Dengan data yang berbasis digital mengoptimalkan prasarana dan sarana untuk mengintegrasikan, mengonsolidasikan, mensinergikan sarana dan prasarana kepemudaan yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas baik secara internal maupun sharing antar komunitas, antar organisasi dan dengan data yang berbasis digital akan memudahkan akses koordinasi dan konsolidasi sehingga pengoptimalisasi terukur berbasis data. Sambung Ni'am Sholeh.

Sementara itu dalam laporannya Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda Marheni Dyah Kusumawati menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk memperoleh gambaran data riil ketersediaan prasarana dan sarana kepemudaan di beberapa daerah/provinsi di Indonesia (khususnya yang menjadi peserta kegiatan hari ini) baik dari segi jumlah (kuantitas), standar (kualitas), pemanfaatan, pengelolaan serta pemeliharaannya.

Selanjutnya data prasarana dan sarana  kepemudaan yang sudah valid sebagaimana tersebut diatas akan diintegrasikan dalam satu sistem informasi data  melalui aplikasi E-Sapras Pemuda diharapkan sistem informasi data ini bisa memberikan data yang akurat dan terjamin kualitasnya  sebagai output data statistik dibidang prasarana dan sarana kepemudaan yang  akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat/daerah maupun stakeholder dalam menyusun dan merencanakan kebijakan dalam bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di Indonesia. Ungkap Marheni Dyah.

Adapun peserta Kegiatan ini sebanyak 50 peserta secara Luring dan 38 orang peserta secara daring orang  yang terdiri dari 16 orang petugas pendata provinsi (13 luring dan 3 daring) dan 48 orang petugas pendata kabupaten/kota (13 luring dan 35 daring).


Serta Narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik, Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa Pakar IT & Progammer.

BAGIKAN :
PELAYANAN