”laporan indeks pembangunan pemuda tahun 2024 memang belum terbit, namun BPS memberikan laporan bahwa skor IPP tahun 2024 mencapai 57,67. Skor ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tahun 2025, kami memasang target 63 dan semoga dapat melampaui. Skor IPP kami targetkan terus naik hingga 70 di tahun 2027.” ungkapnya
Dalam rapat tersebut Yohan menyampaikan terdapat dua inikator yang dipegang oleh Kemenpora. Salah satunya yaitu indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaaan. Dalam paparannya Deputi Yohan menyampaikan capaia
DEPUTI 1 | Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan membuka rapat terkait Indeks Pembangunan Pemuda di Ruang Anggrek, Wisma Kemenpora, Rabu (30/4). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran eselon dua di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan bersama perwakilan staff dan kementerian/lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut Yohan menyampaikan terdapat dua inikator yang dipegang oleh Kemenpora. Salah satunya yaitu indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaaan. Dalam paparannya Deputi Yohan menyampaikan capaian skor IPP tahun 2024 beserta harapannya.
”laporan indeks pembangunan pemuda tahun 2024 memang belum terbit, namun BPS memberikan laporan bahwa skor IPP tahun 2024 mencapai 57,67. Skor ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tahun 2025, kami memasang target 63 dan semoga dapat melampaui. Skor IPP kami targetkan terus naik hingga 70 di tahun 2027.” ungkapnya
Untuk mencapai IPP yang diharapkan, lima domain yang ada akan diimplementasikan dalam bentuk kelompok kerja tematis dengan berkolaborasi bersama kementerian terkait.
”dalam upaya menurunkan pemuda pada kategori Not Employment, Education and Training (NEET) yang mencapai 25.3 %. Kami sudah usulkan kolaborasi dengan Kementerian Perekonomian. Program yang dirancang adalah pelatihan bagi pemuda khususnya koperasi guna mendukung program prioritas nasional koperasi merah putih.” ujarnya melanjutkan
Pada IPP tahun selanjutnya Yohan mengingatkan bahwa ada beberapa perubahan, seperti penambahan indikatornya dimana metode penilaiannya menggunakan expert choice. Yakni meminta pendapat dari para ahli.
Menutup paparannya Deputi Yohan pun mengingatkan bahwa Rencana Aksi Nasional telah selesai bersamaan dengan RPJMN, namun demikian dirinya meminta IPP terus berlanjut dengan mengacu kepada undang-undang Nomor 40 tahun 2009 mengenai kepemudaan.
Begitupula dengan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) akan kembali disusun sehingga kedepannya IPP akan mengacu pada dokumen tersebut, dan pelaksanaannya tetap akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (tia)
