Pelatihan tersebut dilaksanakan pada Rabu (23/7) di hotel Ole Suites Hotel and Cottage Sentul, Bogor, Jawa Barat. dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Bambang Wiyoso.

Deputi 1 Kemenpora mencanangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bersama Inspektorat dan mitra K/L, ditandai penandatanganan Pakta Integritas di Sentul (23/7/2025).

Fokus rapat yang dibuka oleh Deputi Pelayanan Kepemudaan tersebut berusaha mendalami strategi dan target program domain inklusivitas dan kesetaraan gender, yang menjadi salah satu prioritas dalam lampiran RAN.

Indeks Pembangunan Pemuda bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi tolok ukur capaian pembangunan pemuda dan dasar penyusunan kebijakan berbasis data, baik di pusat maupun daerah,” ujar Yohan.

Kegiatan ini memberi ruang bagi para delegasi negara ASEAN untuk belajar kebudayaan satu sama lain, dan menumbuhkan semangat kerelawanan dalam keberagaman budaya

Yohan. Dalam pidato pembukaannya, Yohan menekankan urgensi dari pertemuan tersebut. Ia berharap draf awal RPerpres yang akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat segera dirampungkan.

menekankan agar kegiatan organisasi tidak hanya berdampak ke dalam, tetapi memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Keunikan AYVP tahun ini adalah setiap kegiatannya dilaksanakan tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa para peserta tidak hanya belajar tentang kepemimpinan, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai disiplin yang tinggi

Rapat ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Kepemudaan Pemuda Kemenpora, Yohan, didampingi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Esa Sukmawijaya, bersama Ketua Tim PPAN Indonesia–Australia, Andi Rahman. Hadir pula Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, beserta sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Yespi Cory.

Rencana harmonisasi RPerpres ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 mendatang. Diharapkan seluruh kementerian/lembaga dapat mencapai kesepahaman dan menyepakati substansi RPerpres agar segera dapat diimplementasikan sebagai kerangka kerja koordinatif lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan nasional.

Delegasi Indonesia dipimpin Asdep Pengembangan Kepemudaan Global, Esa Sukmawijaya, mewakili Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kemenpora.

Deputi Pelayanan Kepemudaan Yohan menyampaikan bahwa kewirausahaan pemuda merupakan strategi kunci dalam menekan angka pengangguran. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 15,5 juta pemuda berstatus Not in Employment, Education or Training (NEET), dan hanya sekitar 3,6

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan, menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pepelingasih merupakan mitra strategis Kemenpora dalam mendorong kualitas pemuda, terutama dalam peran sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan pemilik kekuatan moral di tengah masyarakat.

Kepala Dispora Pohuwato, Rusmiati, menyampaikan bahwa anggaran kepemudaan di kabupaten dialokasikan cukup besar sehingga kegiatan kepemudaan perlu dioptimalkan.

“Pemuda adalah calon pemimpin masa depan. Tugas besar mereka adalah memberi kekuatan moral kepada generasi lainnya, menjadi pengontrol sosial di lingkungan, dan menjadi penggerak perubahan menuju kebaikan,” ujar Yohan.